Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah mendapat kritik karena dinilai tidak enak. Kritik ini disampaikan oleh sejumlah masyarakat, sementara Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia (Kemenko Pangan) Pangan membela program tersebut dengan penjelasan mendalam.
Kritik mulai muncul setelah program diluncurkan dan menu makanan disajikan kepada masyarakat pada awal tahun ini. Program ini diterapkan di beberapa wilayah yang menjadi target pemerintah untuk meningkatkan gizi masyarakat.
Kritik muncul karena masyarakat merasa rasa makanan tidak memuaskan, meskipun program ini bertujuan memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.
Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) akhirnya angkat bicara terkait kritik pedas yang ditujukan pada program makan bergizi gratis. Sejumlah pihak menilai makanan yang disediakan kurang lezat dan tidak memenuhi ekspektasi masyarakat. Namun, Menko Pangan menegaskan bahwa menu yang disajikan sudah dirancang oleh ahli gizi, bukan sekadar untuk kelezatan, melainkan demi memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.
“Ini bukan soal enak atau tidak enak. Ini soal kebutuhan gizi yang terpenuhi. Ahli gizi kami sudah menghitung semua komposisinya,” ujar Menko Pangan dalam konferensi pers, Jumat (18/1/2025).
Ia menambahkan bahwa prioritas utama program ini adalah membantu masyarakat mendapatkan asupan bergizi, terutama bagi mereka yang kesulitan mengakses makanan sehat. Menurutnya, mengedepankan rasa tanpa memperhatikan kandungan nutrisi justru akan melenceng dari tujuan utama program tersebut.
“Kalau mau makanan enak, ya silakan cari sendiri. Program ini bukan untuk memenuhi lidah, tapi untuk memenuhi gizi,” tambahnya.
Meski demikian, Menko Pangan membuka ruang diskusi untuk perbaikan. Ia menyatakan pihaknya akan mengevaluasi program agar tetap memenuhi standar nutrisi tanpa mengesampingkan cita rasa. “Kami tidak menutup telinga. Semua masukan akan kami pertimbangkan, asal tetap dalam kerangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, pro-kontra di media sosial terus berkembang. Sebagian masyarakat mendukung program ini, sementara yang lain meminta agar menu makanan lebih variatif dan disesuaikan dengan selera lokal. Apakah pemerintah mampu menjembatani kritik dan tetap fokus pada tujuan utama program? Kita tunggu kelanjutannya.
